POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
Setelah mempelajari modul ini diharapkan mampu :
Menjelaskan ciri-ciri politik bebas aktif
Menjelaskan orientasi politik luar negeri politik bebas aktif
Mendeskripsikan dinamika politik bebas aktif
Menjelaskan faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan politik bebas aktif
A.Pengertian Politik Bebas Aktif Republik Indonesia
Rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri RI.Beberapa pendapat tentang politik bebas aktif:
A.W Wijaya merumuskan: Bebas, berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.
Mochtar Kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai berikut : Bebas : dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif : berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadiankejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif .
B.A Urbani menguraikan pengertian bebas sebagai berikut : perkataan bebas dalam politik bebas aktif tersebut mengalir dari kalimat yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut : supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi menurut pengertian ini, dapat diberi definisi sebagai “berkebebasan politik untuk menentukan dan menyatakan pendapat sendiri, terhadap tiap-tiap persoalan internasional sesuai dengan nilainya masing-masing tanpa apriori memihak kepada suatu blok”.Politik atau kebijakan luar negeri pada hakikatnya merupakan ”kepanjangantangan” dari politik dalam negeri sebuah negara. Politik luar negeri suatunegara sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kondisi politik dalamnegeri; kemampuan ekonomi dan militer; serta lingkungan internasionalnya. Sejak Bung Hatta menyampaikan pidatonya berjudul ”Mendajung Antara DuaKarang” (1948), RI menganut ”politik luar negeri yang bebas dan aktif” yangdipahami sebagai sikap dasar RI yang menolak masuk dalam salah satu bloknegara-negara superpowers; menentang pembangunan pangkalan militer asing didalam negeri; serta menolak terlibat dalam pakta pertahanan negara-negarabesar. Namun, RI tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan
ketegangan di dunia internasional.
Dengan kata lain, kebijakan luar negeri merupakan refleksi dari politikdalam negeri dan dipengaruhi perubahan dalam tata hubungan internasionalbaik dalam bentuk regional maupun global. Karena itu, setiap dinamika yangterjadi dalam perpolitikan dalam negeri akan mempengaruhi diplomasi sebagai
manifestasi kebijakan luar negeri
B.Bagaimana Perkembangan politik luar negeri bebas aktif
Pada era Soekarno (1945-1965), pendulum politik bebas-aktif lebih condongbergerak ke kiri, di mana Jakarta tampak lebih akrab dengan Moskow, Beijingmaupun Hanoi, dan tampak garang terhadap AS dan sekutu Baratnya. BangkitnyaPKI dan kelompok-kelompok kiri pada masa Soekarno memang ikut mempengaruhiagresifitas politik luar negeri RI. Namun, agresifitas itu bisa dipahamikarena menonjolnya berbagai kepentingan nasional RI pada masa-masapasca-kemerdekaan hingga dekade 1960-an. Pada masa Orde Baru (Orba), pendulum itu bergerak ke kanan, karena berkaitandengan kepentingan nasional pada masa itu yang lebih menonjolkan aspekpembangunan ekonomi. Penonjolan aspek pembangunan ekonomi telah memaksa RIberpaling ke Barat, karena RI tergantung pada industri dan bantuan ekonomiBarat yang dipimpin AS. Memang, hubungan RI dengan Barat (termasuk Jepangdan Australia) tidak melulu berlatar belakang faktor ekonomi, melainkan jugakeamanan. Dalam hal ini, Australia menempati posisi penting, terutama dalamkaitannya dengan masalah Timor Timur dan Irian Jaya. Pada masa Orba, Timtimmenjadi salah satu isu yang sangat penting dalam politik luar negeri RI. Ciri-ciri Politik Bebas Aktif Republik Indonesia Dalam berbagai uraian tentang politik Luar Negeri yang bebas aktif , maka Bebas dan Aktif disebut sebagai sifat politik luar negeri Republik Indonesia. Bahkan di belakang kata bebas dan aktif masih ditambahkan dengan sifat-sifat yang lain, misalnya anti kolonialisme, anti imperialisme. Dalam dokumen Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1989) yang telah ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri RI tanggal 19 Mei 1983, dijelaskan bahwa sifat Politik Luar Negeri adalah: (1) Bebas Aktif …. (2) Anti kolonialisme … (3) Mengabdi kepada Kepentingan Nasional dan … (4) Demokratis
Bulan Mei 1998 terjadi perubahan penting dalam politik Indonesia, di manaterjadi peralihan kekuasaan dari Soeharto ke BJ Habibie. Pada era Habibie(Mei 1998 – Oktober 1999), kebijakan luar negeri RI praktis tidak banyakmengalami perubahan, karena pada saat itu pun yang ditunjuk menjadi Menluadalah Ali Alatas, orang yang juga menjadi Menlu pada era Soeharto. Selainitu, pemerintahan Habibie lebih banyak disibukkan oleh berbagai persoalandomestik, yang mengalami kekacauan sejak terjadinya krisis ekonomi tahun1997. Namun, pada era Habibie terjadi peristiwa bersejarah, yaitu lepasnyaProvinsi Timtim setelah melalui proses jajak pendapat di bawah PBB.Pasca-lepasnya Timtim menyebabkan terjadinya kekacauan, karena terjadinyaberbagai tindak kekerasan di wilayah itu. Salah satu pihak yang dituduhterlibat dalam kasus itu adalah TNI.
Abdurrahman Wahid muncul sebagai Presiden RI ke-4 (Oktober 1999). Tidak lama setelah dilantik menjadi Presiden, Wahid melontarkan ide pembentukan ”Poros” Jakarta-Beijing-New Delhi (sebuah ide yang sempat mengejutkan Barat) serta ingin lebihmemperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya, sertaTimur Tengah. Wahid pun kemudian mengunjungi sejumlah negara ASEAN.Kendati lawatan ini bukan merupakan lawatan kenegaraan resmi—Wahidmenyebutnya sebagai kunjungan dalam rangka ”memperkenalkan diri” sebagaiPresiden baru RI—namun sambutan maupun hasil yang diraihnya termasuk cukuppositif.Beberapa pemimpin ASEAN yang dikunjunginya menjanjikan akan meningkatkanbantuan ekonomi kepada RI. Hanya dua hari setelah menyelesaikan lawatannyake ASEAN, Wahid langsung menuju AS dan Jepang. Menurut Wahid, RI tidak akanmengorbankan hubungannya dengan AS dan negara maju lainnya walaupun akanmengadakan hubungan yang lebih intens dengan RRC dan India.
Di bawah Megawati (dengan Hassan Wirayudha—seorang diplomat karier—sebagaiMenlu), politik luar negeri RI tampak kembali bergeser ke kanan. Iniditandai dengan dijadikannya AS sebagai negara non-Asia pertama yangdikunjungi Megawati.
Politik Luar Negeri di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 – 2009, dalam visi dan misi beliau diantaranya dengan melakukan usaha memantapkan politik luar negeri. Yaitu dengan cara meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Prestasi Indonesia sejak 1 Januari 2007 menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dimana Republik Indonesia dipilih oleh 158 negara anggota PBB. Tugas Republik Indonesia di Dewan Keamanan PBB adalah :
1). Ketua Komite Sanksi Rwanda
2). Ketua komite kerja untuk pasukan penjaga perdamaian
3). Ketua Komite penjatuhan sanksi untuk Sierra Leone
4). Wakil Ketua Komite penyelesaian konfik Sudan
5) Wakil Ketua Komite penyelesaian konflik Kongo
6). Wakil Kertua Komite penyelesaian konflik Guinea BissauBaru-baru ini Indonesia berani mengambil sikap sebagai satu-satunya negara anggota tidak tetap DK PBB yang bersikap abstain ketika semua Negara lainnya memberikan dukungan untuk memberi sanksi pada Iran. C.Kesimpulan Dari uraian tersebut bahwa pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif sesuai dengan kepentingan nasional dari waktu kewaktu yang disesuaikan dengan perkembangan global.Implementasi politik bebas aktif dipengaruhi orientasi pemimpin nasional dalam hal ini presiden yang berkuasa.
sumber:
http://mustofasmp2.wordpress.com
http://www.polarhome.com
